by Mentari.or.id-Jember, 21–22 Februari 2026 — Pelaksanaan Kajian Ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Jember semakin semarak dengan kehadiran Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, sebagai salah satu pemateri utama.
Dalam suasana hangat namun sarat substansi, Raja Juli Antoni membuka paparannya dengan candaan yang mencairkan suasana.
“Kedatangan saya ke sini bukan hanya sebagai menteri, tetapi juga sebagai kader Muhammadiyah. Ini adalah tanggung jawab moral saya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan para peserta yang memadati ruang kajian.
Menjaga Lingkungan Merupakan Tanggung Jawab Bersama
Raja Juli Antoni menegaskan bahwa upaya menjaga lingkungan hidup bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
“Yang memiliki kewenangan kebijakan, gunakan kebijakannya dengan baik. Yang berada di tengah masyarakat, jalankan perannya sesuai kapasitas. Ini adalah kerja bersama,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir sebagai fondasi utama dalam upaya perbaikan lingkungan.
“Jika kita ingin memperbaiki keadaan, maka hal pertama yang harus kita ubah adalah pola pikir kita semua,” tambahnya.
Tantangan Pengawasan Hutan Nasional
Dalam paparannya, Menteri Kehutanan mengungkapkan fakta yang memprihatinkan terkait pengawasan kawasan hutan di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa luas hutan di Aceh mencapai sekitar 3,5 juta hektare, namun hanya diawasi oleh sekitar 60 polisi hutan. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah Sumatera, di mana jumlah aparat pengawas masih jauh dari ideal.
Secara nasional, Indonesia memiliki sekitar 125 juta hektare kawasan hutan, sementara jumlah polisi hutan (polhut) hanya sekitar 3.800 orang. Ketimpangan tersebut, menurutnya, menjadi tantangan serius dalam menjaga kelestarian hutan dari perambahan dan kerusakan lingkungan.
Dalam forum tersebut, Raja Juli Antoni juga menyampaikan harapannya kepada Presiden Republik Indonesia agar jumlah polisi hutan dapat ditambah guna memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan nasional.
Reformasi Struktur Kementerian Kehutanan
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan saat ini tidak lagi menggunakan sistem kantor wilayah (kanwil). Struktur birokrasi kementerian kini terhubung langsung dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Namun demikian, ke depan akan dibentuk Pos Koordinator Wilayah (Korwil) di setiap provinsi guna menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat agar lebih efektif dan kontekstual di daerah.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat koordinasi serta memperkuat implementasi kebijakan kehutanan di tingkat regional.
Kehadiran Menteri Kehutanan dalam Kajian Ramadhan PWM Jawa Timur menegaskan bahwa isu ekologi bukan sekadar wacana teologis, melainkan agenda strategis kebangsaan. Sinergi antara kebijakan negara dan kesadaran masyarakat, sebagaimana ditekankan dalam forum ini, menjadi kunci dalam menjaga amanah kekhalifahan serta kelestarian bumi Indonesia.
