by MENTARI.OR.ID II BOJONEGORO — Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Bojonegoro melalui Tim Inklusi menggelar lokakarya bertajuk “Menguatkan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan melalui Musyawarah Desa Inklusif” pada Kamis (7/5/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro.
Lokakarya ini dihadiri kepala desa, tenaga ahli pendamping desa tingkat kabupaten, pendamping desa, pendamping lokal desa, kader inklusi, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), serta anggota BSA Disabilitas Desa Margomulyo dan Desa Panjang.
Kegiatan menghadirkan narasumber dari Bappeda dan DP3AKB Kabupaten Bojonegoro, yakni Dr. Wiwik Retnoningsih, M.Pd., dan Endah Setiyorini. Materi yang disampaikan berfokus pada pentingnya pelibatan perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa yang inklusif.
Perwakilan Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jawa Timur, Nelly Asnifati, mengatakan lokakarya tersebut menjadi langkah penting dalam mendorong praktik musyawarah desa yang lebih partisipatif.
“Lokakarya hari ini sangat penting untuk dibahas dan didiskusikan. Kami berharap setelah pertemuan ini ada praktik baik yang dapat diterapkan di desa, yaitu pelaksanaan Musdes Inklusif bagi perempuan dan kelompok rentan. Dengan demikian, tujuan kesejahteraan dan penguatan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, Agus Raharjo, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam musyawarah desa telah diatur dalam kebijakan pemerintah.
Menurutnya, berdasarkan ketentuan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, sebanyak 40 persen unsur yang diundang dalam musyawarah desa berasal dari perempuan dan kelompok rentan.
Ia juga mengapresiasi gagasan Musyawarah Desa Inklusif karena dinilai mampu memperluas ruang partisipasi masyarakat.
“Dalam praktik di lapangan, masih ada unsur masyarakat yang belum terwakili suaranya saat musyawarah desa berlangsung. Musyawarah Desa Inklusif ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan musyawarah desa yang lebih optimal dan mampu menampung lebih banyak aspirasi masyarakat,” katanya.
Dalam sesi pemaparan materi, Dr. Wiwik Retnoningsih membahas kebijakan dan strategi partisipasi bermakna perempuan dan kelompok rentan dalam Musrenbangdes serta Musyawarah Desa Inklusif. Sementara itu, Endah Setiyorini memaparkan strategi pengarusutamaan isu perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan desa. Kegiatan tersebut dimoderatori Muhammad Aris dari DPMD Kabupaten Bojonegoro.
